PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI - MEDIASI

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI

MEDIASI

Dalam sistem penyelesain sengketa perdata terdapat tahapan penyelesaian sengketa melaluai ruang Non litigasi (di luar peradilan) sebelum sengketa tersebut di proses di peradilan, penyelesain non litigasi tersebut dibagi dua yaitu Abritase dan Alternative Dispute Resolution (ADR), nah pada kesempatan kali ini kita coba membahas proses ADR tersebut.

Dalam sistem penyelesain sengketa perdata terdapat tahapan penyelesaian sengketa melaluai ruang Non litigasi (di luar peradilan) sebelum sengketa tersebut di proses di peradilan, penyelesain non litigasi tersebut dibagi dua yaitu Abritase dan Alternative Dispute Resolution (ADR), nah pada kesempatan kali ini kita coba membahas proses ADR tersebut.

Apakah sengketa tersebut dan mengapa terjadi sengketa ?

Sengketa : adalah perbedaan pendapat yang telah mengemuka

Pemicu sengketa :

1. Kesalahan Pemahaman;

2. Perbedaan penafsiran;

3. Ketidak jelasan penafsiran;

4. Ketidak puasan;

5. Ketersinggungan;

6. Kecurigaan;

7. Tindakan tidak patut, curang dan tidak jujur;

8. Kesewenang-wenangan, ketidak adilan;

9. Terjadi keadaan yang tidak terduga.

Ø  Sedangkan ADR sendiri memiliki beberapa karakteristik yaitu :

a.    Privat sukarela, dan konsensual (disepakati para pihak);

b.    Kooperatif, tidak agresif/bermusuhan dan tegang;

c.    Fleksibel, tidak formal dan kaku;

d.    Kreatif;

e.    Melibatkan partisipasi aktif para pihak;

f.     Bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik.

Ø  Beberapa bentuk ADR :

a.    Negoisasi – adalah penyelesaian kedua belah pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga;

b.    Mediasi – Penyelesain dengan mengunakan penengah (mediator) yang sifatnya pasif;

c.    Konsultasi – Penyelesain dengan mengunakan penengah (konsiliator) yang sifatnya aktif;

d.    Konsultasi;

e.    Penilian/ meminta pendapat ahli;

f.     Evaluasi netral dini (early neutral evaluation);

g.    Pencarian Fakata netral (neutral fact finding).

Sekarang kita coba mengulas hal-hal yang berkaitan dengan mediasi.

v  Pengertian Mediasi :

Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dapat diterima (accertable) Artinya para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para rihak yang bersengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyenyelesaian. Meskipun demikianak septabilitas tidak berarti- para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan pihak ketiga. Mediasi menurut P.1.6 PerMa No.2 Tahun 2003 : Yaitu suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator.

v  Karakteristik Mediasi :

a.    Intervesi mediator dapat diterima kedua belah pihak;

b.    Mediator tidak berwenang membuat keputusan, hanya mendengarkan membujuk dan memberikan inspirasi kepada para pihak.

v  Mediasi Menurut Hukum Positif :

Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, konsideranya adalah; untuk mengurangi penumpukan perkara, merupakan salah satu cara menyelesaikan perkara lebih cepat dan murah, bersesuian dengan Pasal 130 HIR atau pasal P 153 RBg.

v  Sifat Mediasi :

a.    Wajib (Mandatory) P.2 (1) atas seluruh perkara perdata yang diajukan kepengadilan Tk.1;

b.    Hakim mewajibkan para pihak menempuh lebih dahulu proses mediasi;

c.    Hakim wajib memunda siadang dan memberikan kesempatan para pihak untuk mediasi;

d.    Hakim wajib memberikan penjelasan ttg prosedur mediasi dan biayanya;

e.    Apabila para pihak diwakili Penasehat Hukum maka setriap keputusan yang diambil harus memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak;

f.     Proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untu umum, kecuali para pihak menghendaki lain, sedangkan mediasi untuk kepentingan publik terbuka untuk umum.

v  Hak memilih mediator oleh para pihak :

a.    Mediator ditunjuk (disepakati) oleh para pihak, dapat dari dalam peradilan (hakim) yang sudah mendapat sertifikat sebagai mediator, atau pihak dari luar pengadilan yang sudah bersetrifikat;

b.    Jika para pihak dapat sepakat dalam memilih mediator maka ketua majelis hakim dapat menetapkan menunjuk mediator yang terdaftar dalam PN tersebut;

c.    Waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama;

d.    Ketua atau anggota majelis hakim di larang sebagai mediator

v  Kewajiban Mediator :

a.    Mediator wajib menyusin jadwal mediasi;

b.    Mediator wajib mendorong dan menelurusi serta mengali kepentingan para pihak;

c.    Mediator wajib mencari berbagi pilihan penyelesain;

d.    Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis;

e.    Mediator wajib memuat klausa pencabutan perkara;

f.     Mediator wajib memeriksa kesepakan untuk menghindari jika ada klausa yang bertentangam dengan hukum;

g.    Setelah 22 hari melalui mediasi tidak berhasil, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bagwa mediasi telah gagal dan memberikan pemberitahuan kepada majelis hakim;

h.    Jika mediasi gagal, maka semua fotokopi, notulen, catatan mediator wajib dimusnahkan.

v  Waktu dan Tempat Mediasi :

a.    Paling lama 30 hari, bagi mediator di luar PN dapat di perpanjang;

b.    22 hari setelah ditunjuknya mediator;

c.    7 hari setelah mediator ditunjuk para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen perkara (duduk perkara, susrt-surat, dll );

d.    Mediasi dapat diselengarakan disalah satu ruangan pengadialan atau tempat lain yang disepakati para pihak.

v  Hal-hal lain yang perlu di perhatikan :

a.    Para pihak dapat di dampingi oleh penasehat hukum;

b.    Para pihak wajib menhadap kembali kepada majelis haim yang memeriksa perkara;

c.    Kesepakatan hasil mediasi di tandatangani oleh para pihak dan dapat dikukuhkan majelis hakim sebagai akta perdamaian;

d.    Mediator dapat melakukan kaukus;

e.    Mediator dengan kesepakatan para pihak dapat mengundang ahli;

f.     Jika mediasi gagal, maka pernyataan dan pengakuan para pihak tidak dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan;

g.    Mediator tidak dapat dijadikan saksi di pengadilan;

h.    Mediasi di pengadilan tidak di pungut biaya, sedangkan di tempat lain biaya di bebenkan kepada para pihak;

i.      Mediasi oleh hakim tidak dipungut biaya, sedangkan mediator bukan hakim ditangung oleh para pihak atas kesepakatan.

v  SUMBER :

1.    Adhitya Johan Rahmadan

2.     Gary Goodpaster, Panduan Negoisasi dan Mediasi, ELIPS jakarta 1999

3.    Gunawan wijaya, Alternative Penyelesaian Sengketa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002

4.    Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005